Ribuan perangkat desa menggelar aksi mendesak RUU Desa segera disahkan, di gedung DPR, Jakarta. Foto: Ade Sinuhaji/JPNN
JAKARTA -- Perangkat desa
terus mengeluarkan ancaman-ancaman apabila DPR tidak mengabulkan
tuntutannya. Selain tak akan pulang, mereka juga mengancam tak akan mau
menjadi panitia pemilihan umum pada 2014 nanti, bila Rancangan
Undang-undang (RU) Desa tidak segera disahkan menjadi UU.
Budiono salah satu perangkat Desa Bumbungan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (14/12), mengatakan pemilu tidak akan berjalan bila perangkat desa tak menjadi panitia pemilunya.
"Kalau tidak disahkan, kami tidak mau jadi panitia pemilu. Saya yakin, seandainya pemilu bukan perangkat desa tidak bisa berjalan. Tapi, kalau hari ini perangkat desa mau ACC untuk tidak mau jadi panitia, saya yakin 2014 tidak ada DPR," kata Budiono di tengah-tengah aksi di kawasan gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ia mengatakan selama ini penghasilan tidak cukup. Sedangkan dirinya memiliki anak empat. Satu orang kuliah, satu SMA dan SMP. "Honor saya tidak cukup, apa lama-lama kita harus menjadi penjahat," geramnya.
Menurutnya beban kerja tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat. "Kalau mereka (PNS) kerja 4 jam 5 jam gajinya jutaan. Kalau kami 24 jam, semua kami urus. Mulai dari urusan pajak, orang sakit, sosialisasi, semua sektor kami urus. Tapi, tidak sesuai dengan honor kita," kata Budiono. (boy/jpnn)
Budiono salah satu perangkat Desa Bumbungan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (14/12), mengatakan pemilu tidak akan berjalan bila perangkat desa tak menjadi panitia pemilunya.
"Kalau tidak disahkan, kami tidak mau jadi panitia pemilu. Saya yakin, seandainya pemilu bukan perangkat desa tidak bisa berjalan. Tapi, kalau hari ini perangkat desa mau ACC untuk tidak mau jadi panitia, saya yakin 2014 tidak ada DPR," kata Budiono di tengah-tengah aksi di kawasan gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ia mengatakan selama ini penghasilan tidak cukup. Sedangkan dirinya memiliki anak empat. Satu orang kuliah, satu SMA dan SMP. "Honor saya tidak cukup, apa lama-lama kita harus menjadi penjahat," geramnya.
Menurutnya beban kerja tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat. "Kalau mereka (PNS) kerja 4 jam 5 jam gajinya jutaan. Kalau kami 24 jam, semua kami urus. Mulai dari urusan pajak, orang sakit, sosialisasi, semua sektor kami urus. Tapi, tidak sesuai dengan honor kita," kata Budiono. (boy/jpnn)
Posting Komentar